Revisi UU TNI jadi sorotan kuat sejak 16 Maret, usai rapat Panja diwarnai aksi protes. Publik khawatir soal dwifungsi TNI dan dampaknya bagi demokrasi. Bagaimana diskusi ini berkembang? Yuk, simak analisisnya! By DE (@ismailfahmi)
Revisi UU TNI jadi perbincangan panas sejak 16 Maret. Protes di rapat Panja memunculkan kekhawatiran bahwa dwifungsi TNI bisa kembali, mengingat dominasi era Orde Baru. Isu ini pun memicu perdebatan luas di media dan masyarakat.
Isu apa saja yang berkembang? Bagaimana tren yang muncul? Bagaimana respons publik terhadap revisi UU TNI? Seperti apa peta percakapannya? Periode: 11-18 Maret 2025 pukul 14.59 WIB. Yuk, simak penjelasannya di sini!
Revisi UU TNI memicu 44K mentions di media sosial dan 10.9K mentions di berita. Media online cenderung positif (74%), sementara media sosial didominasi sentimen negatif (81%). Pro-kontra dipicu isu transparansi, dwifungsi TNI, dan reformasi militer.
Pembahasan RUU TNI memuncak pada 16 Maret, sehari setelah kontroversi rapat Panja di hotel. Publik ramai menyoroti aksi protes dan isu utama seperti dwifungsi TNI, transparansi legislasi, efisiensi anggaran, serta dampaknya pada reformasi dan demokrasi.
Publik khawatir revisi UU TNI menghidupkan kembali dwifungsi TNI, dengan sentimen negatif mendominasi media sosial. Kritik terhadap pemerintah dan DPR menguat, mempertebal frustrasi publik. Namun, ada harapan agar TNI tetap profesional dan menjaga kedaulatan negara.
Intinya, kontroversi rapat Panja dan aksi protes dorong lonjakan pembahasan Revisi UU TNI. Publik kritik dwifungsi TNI, transparansi legislasi, dan kemunduran demokrasi. Meski frustrasi tinggi, masih ada harapan agar TNI tetap profesional dan fokus pada pertahanan negara.
Pembahasan tentang Revisi UU TNI menjadi trending topics Indonesia pada 16 Maret dan bertahan hingga 17 Maret.
Percakapan tentang revisi UU TNI pada periode 11-18 Maret dibahas dalam hampir 55 ribu mentions dan mendapat lebih dari 15 miliar interaksi di media sosial dan media online.
Pembahasan Revisi UU TNI memuncak pada 16 Maret, dipicu kontroversi rapat di hotel, kekhawatiran dwifungsi TNI, dan transparansi legislasi. Kritik publik menguat, sementara TNI tegaskan supremasi sipil tetap terjaga dan DPR sebut rapat di hotel sah.
Pada 11-18 Maret, percakapan tentang Revisi UU TNI didominasi klaster masyarakat umum dan aktivis, pro revisi UU TNI, TNI, dan media.
Pro-Revisi UU TNI klaim perlu untuk perkuat peran TNI, sementara aktivis khawatir akan dwifungsi dan transparansi proses legislasi. TNI tegaskan patuh pada UU dan mundur dari jabatan sipil. Media infokan sikap TNI, rapat panja, dan sikap Kemhan.
Sentimen media online dominan positif (74%) mendukung revisi UU TNI untuk kebutuhan strategis dan tegas soal TNI yang menduduki jabatan sipil harus mundur. Namun, 13% sentimen negatif kritik rapat di hotel dan transparansi legislasi.
Sentimen di media sosial lebih dominan negatif (81%), dengan banyak pihak yang mempertanyakan transparansi proses legislasi, khawatir dwifungsi TNI kembali, dan menilai reformasi TNI mundur. Hanya 14% yang mendukung revisi, melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat peran TNI.
Isu tentang revisi UU TNI kuat memicu emosi trust (percaya/tidak percaya), anticipation (antisipasi/waspada), dan fear (ketakutan) di kalangan publik.
Revisi UU TNI memicu kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI yang bisa mengancam demokrasi dan HAM. Proses legislasi tertutup di hotel menambah kecurigaan soal agenda tersembunyi. Sementara anggaran untuk rakyat malah dipakai untuk rapat tak transparan.
Revisi RUU TNI yang memperluas kewenangan TNI di jabatan sipil dikhawatirkan mengancam independensi lembaga sipil dan ketimpangan pasar kerja. Ketidakpastian hukum juga berisiko menyalahgunakan kekuasaan dan menurunkan investasi.
Di IG, akun-akun yang paling berpengaruh pada isu revisi UU TNI, yaitu kumparan, detikcom, http://tempo.co, Sherly Annavita, http://Kompas.com, BBC News Indonesia, Usman Hamid, Metrotv Indonesia, dan CNN Indonesia.
Di FB, akun-akun yang paling berpengaruh, yaitu UNNES ｓｅｋａｒｐｏｓｔｉｎｇ, iNews, Narkosun, Teknologi & Strategi Militer, E100, http://Kompas.com, http://TribunBengkulu.com, dan SINDOnews.
Sementara di Youtube, akun-akun yang paling berpengaruh, diantaranya Dialectique, Liputan6, KOMPASTV, Dik.Rise, Tribunnews, MerdekaDotCom, http://Kompas.com, TribunMedanTV, METRO TV, dan Tokoh Penting.
Di TikTok, akun-akun paling berpengaruh, yaitu kumparan, detikcom, virdindach_, adziqaammara_, kompascom, kedudaily, dxnhill, dewa_faizz, h6rist, dan virdianaurello.
Cuitan-cuitan paling viral ini bahas ketidaktransparanan proses pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah, membuang anggaran rakyat. Ada juga kekhawatiran akan kembalinya era Orba, pengekangan kebebasan berbicara, dan ancaman terhadap demokrasi.
Cuitan-cuitan lain menyoroti ketidaktransparanan dalam revisi UU TNI, proses yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah saat negara seharusnya fokus pada efisiensi. Ada kekhawatiran jika revisi ini mengancam kebebasan sipil, demokrasi, dan masa depan pelajar.
Cuitan-cuitan berikutnya ramai bahas Revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi. Aktivis dan masyarakat menentang keras karena ini mengancam kebebasan sipil, demokrasi, dan masa depan rakyat. Aksi protes semakin masif.
Cuitan-cuitan ini mengangkat kekhawatiran serius terkait revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup, berpotensi membangkitkan dwifungsi TNI dan mengancam demokrasi, HAM, serta reformasi. Aksi penolakan semakin masif, dengan ancaman teror dan intimidasi terhadap aktivis.
Cuitan viral lainnya menyoroti ketidaktransparanan dalam pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan di hotel mewah dengan uang rakyat, sementara RUU penting lainnya dibiarkan mangkrak. Proses tertutup ini dianggap mengkhianati konstitusi dan mengabaikan partisipasi publik.
Unggahan paling banyak disukai di Instagram menyoroti revisi UU TNI yang dibahas secara tertutup di hotel mewah dinilai mengancam demokrasi dan menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Proses cepat ini menyembunyikan agenda besar untuk memperluas peran militer di jabatan sipil.
Unggahan paling banyak disukai di Facebook bahas kritik terhadap sikap apatis terhadap revisi UU TNI, yang dianggap sebagai bentuk manipulasi dari negara. Penolakan terhadap revisi ini menjadi penting karena berdampak pada masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Video-video di Youtube paling banyak ditonton menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses revisi UU TNI yang tertutup dan di hotel mewah, memicu protes besar dari koalisi masyarakat sipil. Revisi ini dianggap berpotensi menghidupkan dwifungsi TNI dan mengancam demokrasi.
Video-video TikTok paling banyak ditonton menunjukkan Koalisi Masyarakat Sipil menolak revisi UU TNI karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi TNI dan memperluas peran militer di ranah sipil. Proses tertutup di hotel mewah dinilai merusak transparansi dan partisipasi publik.
Perbincangan tentang revisi UU TNI didominasi oleh akun-akun organik sebanyak 70.41%, sementara 1.65% lainnya terindikasi sebagai akun anorganik.
Kata-kata seperti “Dikit,” “napas,” “Danantara,” “live,” dan “WNI” mendominasi percakapan soal RUU TNI, mencerminkan frustrasi publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan dan membatasi kebebasan sipil.
Tagar populer seperti #TolakRUUTNI, #IndonesiaGelap, dan #KamiBersamaKontras mencerminkan penolakan terhadap dwifungsi TNI, ancaman bagi demokrasi, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Topik utama pemberitaan soal RUU TNI meliputi TNI, DPR, Hotel Fairmont, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Isu besar yang disorot: potensi dwifungsi TNI, penghapusan peran di KKP, serta kritik terhadap rapat tertutup DPR yang dinilai tidak transparan.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, tegaskan RUU TNI dibahas dengan melibatkan berbagai pihak dan harus mengedepankan supremasi sipil. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pastikan bahwa TNI aktif yang menjabat di luar ketentuan harus pensiun atau mundur.
Tokoh seperti Andrie Yunus (Wakil Koordinator KontraS) dan Sumarsih (Penggagas Aksi Kamisan) vokal menolak RUU TNI. Mereka mengkritik dwifungsi TNI dan perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif, yang dinilai mengancam supremasi sipil dan profesionalisme militer.
Link: https://x.com/DroneEmpritOffc/status/1902168152664109196
