DKI Jakarta dan Sampahnya

by Windo Wibowo

Oleh: Ayu Puspita Sari Ningsih

Semuanya berawal dari dilarangnya truk-truk sampah DKI Jakarta memasuki TPST Bantargebang oleh Dishub Bekasi. Alasan awalnya karena surat izin truk-truk tersebut dianggap tidak lengkap. Belakangan baru diketahui bahwa pelarangan tersebut terjadi karena menurut Pemkot Bekasi ada kewajiban Pemprov DKI Jakarta terhadap TPST Bantargebang yang belum dituntaskan.

Kali ini Drone Emprit akan mencoba melihat bagaimana pemberitaan media online dan perbincangan publik di Twitter terkait permasalahan Bantargebang. Bagaimana media membentuk wacana Bantargebang ini dan bagaimana publik meresponsnya? Kata kunci “Bantargebang” tanpa filter digunakan untuk memantau persoalan ini selama rentang 15 - 23 Oktober 2018.

DATA

Kronologi

Dari grafik tren dapat dilihat bahwa pemberitaan tentang Bantargebang dimulai sejak 17 Oktober 2018, ketika terjadi penghentian truk-truk sampah milik Pemprov DKI di daerah Bekasi Barat. Awalnya alasan penghentian truk-truk tersebut dikatakan karena ketidaklengkapan surat izin truk-truk tersebut. Namun kemudian dikatakan bahwa penghentian tersebut atas perintah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi karena adanya kewajiban DKI Jakarta terkait Bantargebang yang belum dituntaskan.

Keesokan harinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat pernyataan bahwa DKI Jakarta telah membayarkan dana hibah kepada Pemkot Bekasi sesuai kesepakatan perjanjian. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh pihak Pemkot Bekasi yang mengatakan bahwa dana yang disebutkan oleh Pemprov DKI belum diterima oleh Pemkot Bekasi.

Puncak pemberitaan terkait masalah Bantargebang terjadi pada tanggal 22 Oktober, ketika Wali Kota Bekasi datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk membicarakan masalah perjanjian kerjasama dalam pengelolaan TPST Bantargebang.

Agenda Setting

Jika ditinjau dari topic map, dapat dilihat bahwa fokus pemberitaan media tentang Bantargebang ada pada pertemuan Pepen (Rahmat Effendi) dan Anies di Balai Kota DKI Jakarta serta pada masa depan pengolahan sampah DKI Jakarta. Kedatangan Pepen ke Balai Kota dinilai media sebagai akhir dari perseteruan antara Bekasi dan DKI Jakarta terkait sampah. Di sisi lain, media juga menyoroti upaya pembangunan TPS baru di Sunter sebagai alternatif tempat pembuangan sampah DKI Jakarta selain Bantargebang.

Media yang paling banyak dibagikan artikelnya di Twitter adalah Metro TV, Tirto, dan Detik. Berikut adalah artikel dari media-media tersebut yang banyak mendapat retweet di Twitter:

@TirtoID: Saling membutuhkan tapi tak melulu harmonis. DKI butuh tempat pembuangan sampah yang luas (Bantargebang), sementara Bekasi perlu uang DKI untuk membantu membiayai pembangunan. Love-hate relationships ala Jakarta dan Bekasi. uwu https://t.co/37jd2p7wGN
@Metro_TV: Wali Kota Bekasi dan Anies Bahas TPST Bantargebang https://t.co/CNOBvwqiTm https://t.co/1NJz3f187y
@MetroTVNewsRoom: Kisruh penanganan sampah DKI: Polemik TPST Bantargebang. Pemprov DKI klaim sudah penuhi perjanjian #MetroSiang @Metro_TV
@detikcom: Pemkot Bekasi sudah menerima bantuan keuangan sebesar Rp 194,8 miliar dari Pemprov DKI untuk penanganan di lokasi TPST Bantargebang. Tapi kok belum cukup? https://t.co/tnCb60MA9Y
@Metro_TV: [Popular] Wali Kota Bekasi Batal Ajak Anies ke Bantargebang https://t.co/TM2LArXGbB

Perbincangan Media Sosial

Dari grafik volume, terlihat bahwa masalah Bantargebang ini lebih banyak diberitakan oleh media, tapi tidak terlalu banyak dibahas oleh publik di sosial media. Hingga tanggal 23 Oktober, perbincangan terkait masalah Bantargebang hanya mencapai 1.349 mentions, jauh lebih sedikit dari pemberitaan media yang mencapai angka 1.860 artikel.

Peta SNA pun memperlihatkan bahwa tidak ada satu kluster besar pembicaraan terkait masalah sampah ini. Hanya ada beberapa kluster kecil yang berpusat di akun-akun resmi media dan beberapa key opinion leader.

Tiga key opinion leader yang terlihat adalah @putrabanten80, @IreneViena, dan @mochamadarip. Ketiganya memiliki pendapat yang berbeda terkait masalah sampah ini. Akun @putrabanten80 menyoroti respons Anies Baswedan terhadap pernyataan Rahmat Effendi yang mengatakan DKI Jakarta belum menunaikan kewajibannya terhadap TPST Bantargebang. Akun @IreneViena lebih menyoroti sikap pihak Pemkot Bekasi yang tiba-tiba menghadang truk-truk sampah DKI Jakarta dan menganggapnya sebagai cara kotor. Sementara akun @mochamadarip menganggap masalah Bantargebang adalah salah satu cara untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus hoax Ratna Sarumpaet.

@putrabanten80: Jawaban Mas @aniesbaswedan terkait Ramainya Perbincangan tentang penyaluran sampah ke Bantargebang. Gubernur yang selalu Bekerja nya mengikuti Aturan... Kaya nya Kubu sebelah mau coba-coba goreng menggoreng nih… #2019GantiPresiden #PrabowoSandi #AdilMakmur - 20/Oct/2018 21:27 WIB, dengan menyertakan cuplikan respons Anies Baswedan terhadap pernyataan Walikota Bekasi Rahmat Effendy (129 retweets)
@IreneViena: Ga ada hujan badai Tiba2 pemkot Bekasi larang truk sampah Jakarta masuk Bekasi tujuan TPA Bantargebang @aniesbaswedan jgn ladeni cara2 kotor Stop kerjasama dg Pemda Bekasi Banyak pemkab/pemkot se-Deboseta mau kerjasama Sdh saatnya kelola sampah dg pendekatan bisnis -  19/Oct/2018 14:59 WIB (97 retweets)
@mochamadarip: Untuk menutup kedahsyatan hoax Ratna, mereka cari berbagai cara untuk menghilangkan Hoax Ratna dari Aksi hoax nasi ayam, rambut petai, sampah Bantargebang dan bendera. Mereka panik karena MUSTAHIL kasus Ratna bisa hilang. - 23/Oct/2018 19:24 WIB, dengan menautkan artikel dari Seword (28 retweets)

ANALISIS

Dari data yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan sampah Bantargebang hanya ramai di pemberitaan namun tidak mendapat perhatian publik. Hal ini bisa jadi dikarenakan pemberitaan media yang membuat seolah-olah masalah Bantargebang ini adalah masalah politik hubungan dua wilayah, yaitu antara DKI Jakarta dan Bekasi.

Dalam peliputan polemik Bantargebang ini media banyak terfokus pada kedua kepala wilayah, yaitu Anies Baswedan dan Rahmat Effendy dan mengaitkan nama mereka pada kata-kata seperti “perseteruan” dan “konflik”. Padahal masalah sampah bukan semata perkara hubungan dua wilayah, tetapi juga masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini yang masih kurang dibahas oleh media.

Kurangnya perhatian dari tokoh-tokoh penting tampaknya juga menjadi salah satu alasan mengapa publik tidak terlalu menanggapi masalah ini. Untuk masalah Bantargebang ini hanya terdapat tiga key opinion leader yang menyuarakan pendapatnya, tetapi mereka pun hanya membahas masalah ini dari sisi politik hubungan kedua wilayah dan kepala daerahnya. Tidak ada kehadiran tokoh-tokoh pemerhati lingkungan yang menggunakan momen ini untuk membahas mengenai masalah sampah, dampaknya terhadap lingkungan, atau saran kepada pemerintah dalam menangani masalah sampah.

Namun pujian harus diberikan kepada Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta yang bukan hanya berhasil melakukan perundingan ulang dengan pihak Pemkot Bekasi, tetapi juga merencanakan solusi baru untuk masalah pembuangan sampah DKI Jakarta dengan pembangunan TPS baru di Sunter. Meski menambah lokasi pembuangan sampah saja tidak akan serta-merta menyelesaikan semua masalah sampah DKI Jakarta, tetapi setidaknya langkah ini dapat menjadi solusi awal untuk meringankan beban lingkungan di Bantargebang.

CLOSING

Masalah sampah bukan hanya masalah pemerintah daerah, tetapi juga masalah setiap warga negara Indonesia. Pemerintah hanya dapat menyediakan dana dan fasilitas untuk menangani masalah sampah, tetapi jika masyarakat belum sadar dan peduli terhadap masalah sampah, maka masalah sampah seperti yang terjadi di Bantargebang akan terus datang setiap tahunnya.