Relaksasi DNI: Pelaku Usaha Menolak, Publik Tidak Paham Dampaknya

Oleh: Ismail Fahmi

Rizal Ramli mengomentari program paket ekonomi ke-16 yang baru saja diteken oleh Jokowi. Disebutnya, kebijakan yang mewujud dalam relaksasi Daftar Negatif Investasi atau DNI ini sudah kebablasan, dan seolah sudah hilang roh Trisakti dan Nawacita dari pemerintahan Jokowi. Selain Rizal Ramli, ada banyak tokoh dan organisasi yang mempertanyakan kebijakan ini.

Relaksasi atau bahasa halus dari liberalisasi DNI ini akan memberi izin kepada asing untuk menguasai 100% kepemilikan usaha di Indonesia. Ada 54 sektor yang telah digelar karpet merahnya kepada investor asing. Tujuannya untuk menggairahkan investasi langsung dari luar, dengan harapan akan tercipta peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi di Indonesia.

Hal itu tentu baik tujuannya. Namun yang banyak dikeluhkan adalah, sektor-sektor yang seharusnya diproteksi, karena itu menjadi kekuatan ekonomi menengah ke bawah dari bangsa Indonesia, ternyata juga dibuka. Mereka yang tertatih-tatih membuka usaha kecil sendiri dalam skala UMKM, atau sedikit di atas UMKM dengan batas modal 10M rupiah, akhirnya harus berhadapan dengan pemodal asing yang tidak masalah mau menggelontorkan modal berapapun.

Drone Emprit (DE) tak hendak menganalisis isi dari kebijakan tersebut. Tetapi ingin mengetahui, bagaimana media, tokoh, dan publik melihat kebijakan ini. Opini mereka ini yang kiranya perlu didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah, atau menjadi warning bagi para akademisi, ahli, atau pengamat untuk lebih banyak menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

DATA

Untuk menangkap percakapan khusus terkait program paket kebijakan ke-16, di mana yang paling heboh adalah DNI, kita gunakan dua kata kunci “daftar negatif investasi” dan “DNI”. Keyword pertama ini spesifik hanya dipakai dalam isu ini, sementara keyword kedua sedikit bocor karena kata DNI juga digunakan dalam bahasa lain. Namun kebocoran ini tidak signifikan, karena tidak mempengaruhi percakapan penting terkait isu ini.

VOLUME DAN TREN: PUBLIK TIDAK PAHAM DAMPAKNYA

Kalau kita lihat volume percakapan dari tanggal 12 s.d. 22 November 2018, tampak bahwa volume mention di media online dan Twitter relatif sama. Tren naik dan turun juga serupa, dengan volume mention per hari yang hampir sama juga. Selama 12 hari, hanya terdapat 1.2K mention di Twitter dan 1.1K mention di media online. Di kanal yang lain jauh lebih sedikit.

Normalnya, percakapan di media sosial seperti Twitter biasanya jauh melebihi mention di media online. Ini terjadi ketika publik memberi perhatian yang sangat besar. Terjadi dialog, diskusi, dan kadang 'penggorengan' isu oleh publik.

Namun pada topik DNI ini, respons publik justru sangat rendah dan ini tidak normal. Mereka terkesan adem ayem dengan isu relaksasi DNI. Respon rendah seperti ini sering terjadi pada isu-isu yang terkait kebijakan, undang-undang, atau hukum yang pada umumnya memang jarang mendapat respons publik.

Rendahnya respons publik ini mungkin karena mereka tidak terlalu mengerti atau tidak paham apa yang sedang terjadi, apa dampak ke depan, apakah mereka akan diuntungkan atau dirugikan. Sebuah kebijakan memang sering tidak langsung memperlihatkan dampak, sehingga publik tidak melihat itu sebagai ancaman di depan mata. Termasuk kebijakan ini, baru akan berdampak beberapa tahun ke depan ketika sudah terjadi.

SNA

Peta SNA dari percakapan publik di Twitter menampilkan relatif sepinya pendukung dari kedua kubu dalam membahas isu DNI ini.

Cluster pro oposisi terlihat paling besar ukurannya, namun masih sangat kecil untuk ukuran isu yang bisa berdampak besar bagi kalangan pengusaha ke depan. Di cluster ini hanya tampak key influencer seperti @Dahnilanzar, @AchsanulQosasi, @TetapPatriot, @Awemany, @fadlizon, dan @PKSejahtera.

Sedangkan di cluster pro petahana, jauh lebih sepi lagi. Tampak hanya ada satu key influencer dari kalangan pendukung yaitu @hariadhi. Sisanya adalah akun kementerian dan lembaga seperti @PerekonomianRI dan @BKNgoid.

TOPIK TWITTER

Bagaimana isi percakapan mereka di media sosial? Kita lihat status yang paling banyak di-retweet berikut. Kita mulai dari kubu yang menolak atau mempertanyakan relaksasi DNI.

Dahnil A Simanjuntak/@Dahnilanzar: Daftar Negatif Investasi Direlaksasi, Asing Kini Boleh Berbisnis di Segmen UMKM dan Koperasi https://t.co/xAjCwLBUbx Monggo Ndoro. 16/Nov/2018 20:24 WIB; 110,475 follower; 134 rt

Achsanul Qosasi/@AchsanulQosasi: Sejumlah UKM yg mjd andalan rakyat dikeluarkan dr DNI (Daftar Negatif Investasi). Ada 303 Bidang Usaha yg  boleh dimiliki Asing. Apakah Pemerintah sdh fikirkan dampaknya?  Semestinya ada uji publik dulu. UKM berbasis SDA mrpk andalan rakyat dlm  berusaha. https://t.co/3EYTtwIc1G 18/Nov/2018 22:17 WIB; 20,411 follower; 81 rt; 128 like

Rajawali Candid-Reformer/@TetapPatriot: Monggo pak @jokowi , Sudah banyak yang gerah dengan kebijakan menko perekonomian.. 👇 HIPMI Imbau 54 Daftar Negatif Investasi Ditarik https://t.co/TslumRy8wT 20/Nov/2018 21:43 WIB; 3,444 follower; 80 rt; 188 like

Pelan-pelan, Awe!/@awemany: Jokowi baru saja meluncurkan program paket ekonomi ke 16 yg pada dasarnya mengeluarkan 54 sektor usaha dalam Daftar Negatif Investasi. Dalam bahasa sederhananya, membuat asing bisa  memiliki 100% saham di sektor" itu. Bagus ngga sih? 19/Nov/2018 07:45  WIB; 29,270 follower; 73 rt; 124 like

Fadli Zon/@fadlizon: 1) Dikeluarkannya 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar Negatif  Investasi) oleh Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI sgt berbahaya krn memperbolehkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yg  selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

ibnu  purna/@ibnupurna: @RamliRizal menilai rencana pemerintah mencabut industri crumb rubber (karet remah) dari Daftar Negatif Investasi sbg tdk masuk akal. Langkah tsb justru akan matikan industri nasional yg sdh  ada sejak puluhan th silam.

INDEF/@IndefEconomics: Pemerintah  merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebanyak 54 industri untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Namun, cara tersebut, sesuai pengalaman tidak akan berpengaruh signifikan karena tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. https://t.co/a7mllVQG2h 19/Nov/2018 13:40 WIB; 3,504 follower; 3 rt

Dari status yang kontra di atas, kita lihat beragam alasan mengapa mereka menolak. Bahkan HIPMI yang sebelumnya menyatakan dukungan pada Jokowi 2 periode pun menolak dan keberatan dengan relaksasi ini. Rizal Ramli mengkritisi banyak aspek, salah satunya industri karet remah yang akan mati kalau dibuka. INDEF memberikan alasan yang berbeda, yaitu peningkatan investasi ini tidak akan berpengaruh signifikan pada problem yang ingin dipecahkan pemerintah.

Sedangkan hari kubu yang pro relaksasi DNI, kita dapatkan status yang paling populer berikut ini.

Kemenko Perekonomian/@PerekonomianRI: Kedua, Relaksasi Daftar Negatif  Investasi (DNI), sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi PMDN termasuk UMKM dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha. #PKE16 #UntukEkonomiIndonesia

#RakyatAkalSehat/@hariadhi: 2. Kebijakan soal DNI (Daftar negatif Investasi) itu sebenarnya adalah kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya. Negara mengatur mana wilayah yang boleh dimasuki 100% oleh investasi luar, mana  yang tidak #28DNI 20/Nov/2018 10:43 WIB; 32,832 follower; 13 rt

#ASNKiniBeda/@BKNgoid: Kedua, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi PMDN termasuk UMKM dan koperasi untuk masuk ke  seluruh bidang usaha. #PKE16 #UntukEkonomiIndonesia

Sekretariat Kabinet/@setkabgoid: Kedua, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi PMDN termasuk UMKM dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha. #PKE16  #UntukEkonomiIndonesia

#RakyatAkalSehat/@hariadhi: 13. Jadi gitu  ya mblo, SAMA SEKALI GA ADA KEJADIAN @JOKOWI JUAL 54 PERUSAHAAN KE ASING  ASENG! Yang ada hanyalah pelonggaran status Daftar Negatif Investasi di  28 bidang industri. Hanya pelonggaran. Soal asing mau invest akhirnya  seberapa besar di situ, ya lihat sikon.. #28DNI 20/Nov/2018 11:28 WIB;  32,832 follower; 5 rt

Kita lihat dari penjelasan pemerintah melalui ketiga akun kementerian dan lembaga di atas, yaitu @PerekonomianRI, @BKNgoid, dan @ketkabgoi, semua menyampaikan status yang isinya sama persis. Bahwa relaksasi DNI ini untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor unggulan. Dan ini akan membuka peluang bagi pemodal dalam negeri, UMKM, dan koperasi masuk ke seluruh bidang usaha.  

Sedangkan hari kalangan pendukung, akun @hariadhi menuding bahwa kebijakan DNI ini adalah warisan pemerintah sebelumnya, bukan kesalahan Jokowi, dan Jokowi hanya melanjutkan saja dengan mengatur mana yang boleh 100% dimiliki asing. Dan yang dilakukan simply hanya pelonggaran. Sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan.

HASHTAGS TWITTER

Peta hashtags dari status di Twitter memperlihatkan hal menarik. Ternyata tagar yang biasanya digunakan oleh oposisi tidak muncul dalam percakapan ini. Yang banyak muncul adalah tagar dari pendukung petahana, seperti #28DNI, #2019TetapJokowi, #JokowiMarufProWongCilik, #01IndonesiaMaju, dst. Dari oposisi hanya muncul tagar #2019PilihPKS.

Hal ini semakin memperlihatkan bahwa bahkan oposisi pun kurang memanfaatkan isu ini dalam percakapan mereka di media sosial. Mereka kurang aktif mengkritik, dan tidak melihat relaksasi DNI ini sebagai hal yang penting untuk dikawal.

ROBOT TWITTER

Apakah ada akun bot Twitter yang digunakan dalam percakapan ini? Dari grafik jumlah twit berdasarkan jumlah follower, tampak bahwa penggunaan bot yang follower-nya 0-3 sangat kecil. Ketika kita lihat lebih detail status yang dibuat oleh users ini, tampak bahwa kebanyakan user bot digunakan untuk me-retweet status dari akun @MetroTVNewsRoom.

Juga ada akun bot yang berbeda-beda dengan 0-3 follower yang digunakan untuk membuat status baru (mention) tetapi dengan isi konten yang sama yaitu  “Pemerintah telah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI)… (dst)”. Dan semuanya berisi tagar-tagar yang terkait dengan kubu pro petahana seperti #2019TetapJokowi, #JokowiMarufProWongCilik, dst.

Dan ada yang menarik. Dari grafik tipe Engagement, pada tanggal 20 dan 21 November terdapat anomali, di mana volume mention (status baru) ternyata sangat tinggi, hampir sama dengan volume retweet. Normalnya, status baru itu jauh lebih kecil dibanding retweet. Setelah kita lihat lebih detail, ternyata mention baru tersebut dibuat oleh akun-akun yang  follower-nya ratusan dan ribuan. Meski follower-nya tinggi, ternyata status mereka tidak mendapat retweet sama sekali. Akun-akun ini mentwit status yang isinya sama, yaitu “HIMPI Minta 54 Daftar Negatif Investasi  Ditarik…” Dan semuanya me-refer ke sebuah artikel dengan judul yang sama dari situs konfrontasi.com.

Sepertinya akun-akun dengan ribuan follower ini adalah akun bot. Usianya bukan baru lagi, dan sudah tahunan. Fungsinya satu, yaitu mempromosikan artikel-artikel dari situs konfrontasi.com. Situs ini didirikan oleh mantan aktivis ITB, UI, UGM, ITS, IPB, UNPAD, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UMY, UNAIR, Trisakti, Paramadina, STF Driyarkara, serta Kelompok Cipayung dan kaum pergerakan lainnya sebagai media rakyat untuk perubahan guna menyuarakan aspirasi publik dan kaum tertindas serta menjaga keutuhan negara dan konstitusi 1945.

STAKEHOLDER MAPPING DI MEDIA ONLINE

Setelah kita lihat dinamika di media sosial, kita lihat bagaimana peta stakeholder dari media online. Kita lihat bagaimana berbagai stakeholders yang terkait dengan kebijakan ini memberikan opininya. Fitur Topic Map Drone Emprit dari artikel-artikel berita otomatis akan mengelompokkan artikel berdasarkan topik besarnya, untuk setiap rangkaian kata kunci yang digunakan.

Dari Topic Map, kita bisa lihat stakeholder yang berupa organisasi seperti HIPMI, IWAPI, KADIN, dan APJII, semuanya menyatakan keberatan, menolak, atau meminta supaya relaksasi ini ditunda. Sedangkan tokoh seperti Sandiaga Uno, Rizal Ramli, Maruarar Sirait, bahkan Surya Paloh pun juga menolak. Yang mendukung adalah Luhut dan Misbakhun.

HIPMI menyatakan bahwa Relaksasi DNI dalam Paket Kebijakan Jilid 16 Ciptakan Kegaduhan Ekonomi. Mereka mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan DNI. Pengusaha yang tergabung dalam HIPMI berbeda dengan Menperin, bahwa pemerintah tidak mensosialisasikan soal DNI ini. Analisis HIPMI, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional karena telah menyumbangkan 62,58 persen pada PDB yang dapat menjadi katalis pertumbuhan yang lebih tinggi. Relaksasi DNI ini dapat mengakibatkan pelemahan pengusaha UKM, apalagi pada sektor-sektor yang dibuka 100 persen penanaman modal asing.

IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Kebijakan baru yang bertujuan menggairahkan perekonomian nasional itu dinilai mengancam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menolak rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diumumkan oleh pemerintah. Di sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 8 bidang usaha yang masuk ke dalam 25 bidang usaha yang 100% dibuka untuk asing. Delapan bidang usaha yang dimaksud yakni jasa sistem komunikasi data, penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap, penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak, penyelenggara jasa telekomunikasi layanan content, pusat layanan informasi atau call center, dan jasa nilai tambah telepon lainnya, jasa akses internet, jasa internet telepon untuk  kepentingan publik, dan jasa interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya. APJII menyebutkan mayoritas pelaku usaha di delapan bidang usaha di atas adalah seluruh anggotanya. Sementara itu, APJII tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam diskusi apapun terkait relaksasi DNI ini.

Sandi bilang bahwa, “Buat kita semakin bingung  juga melihat apakah ini suatu pertanda kepanikan, panic dotcom atau menandakan ekonomi kita sedang demam. Pertumbuhan ekonomi kita memang di bawah target di bawah 7 persen, faktanya (pertumbuhan ekonomi RI) 5,1 persen, direvisi turun lagi dari IMF dan beberapa lembaga.” Sandi juga menyoroti dukungan dari partai pendukung Jokowi, di mana mereka juga teriak.

Rizal Ramli mengaku kaget dengan kebijakan pemerintah untuk berencana memberikan kesempatan 100 persen kepada pemilikan asing. Rizal menilai banyak sebetulnya untuk para UMKM anak-anak muda Indonesia terutama di bidang cetak kaos, sablon, akupuntur kemudian konten Internet, yang menurutnya itu merupakan kesempatan anak muda Indonesia yang kreatif membuat suatu konten internet. "Tapi malah  dikasih ke asing, jadi menurut saya luar biasa sangat tidak bijaksana karena hal-hal yang untuk usaha kecil dan menengah malah diberikan seratus persen kepada asing," ketusnya.

Luhut menganggap kebijakan DNI ini justru akan bisa memproteksi UMKM. "Saya enggak mau juga dong, apalagi presiden kalau UMKM dimasuki asing,” katanya. Menurut Luhut, pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan seperti paket kebijakan ke 16 bertujuan untuk kebaikan rakyat dan perekonomian Indonesia, bukan malah membuat susah.

ANALISIS

Data yang didapat Drone Emprit memperlihatkan situasi yang menarik. Kebijakan relaksasi DNI yang akan diberlakukan ini jelas akan memberikan dampak besar kepada rakyat, khususnya kalangan pengusaha menengah dan kecil yang bidangnya menjadi dibuka buat kepemilikan 100% oleh asing. Namun percakapan di media sosial tampak relatif sepi. Khususnya dari oposisi, meski paling banyak menyuarakan, namun ini tampaknya bukan isu penting yang harus mereka angkat ramai-ramai. Sementara cluster petahana biasanya memang tidak banyak bersuara untuk isu yang menyerang pemerintah.

Yang banyak menyuarakan adalah organisasi pelaku usaha seperti HIPMI, KADIN, APJII, dan IWAPI. Dan tokoh-tokoh kritis yang mengamati ekonomi Indonesia seperti Rizal Ramli. Sandi yang biasanya positif terhadap isu yang menyerang pemerintah, misal soal ESEMKA dia malah mendukung sebagai upaya membangun otomotif Indonesia dan mau beli, pada isu DNI ini dia tegas menyatakan kritiknya.

Ini menunjukkan bahwa publik memang kurang bisa memahami hal-hal yang esensial terkait perekonomian, dunia usaha, dan aturan-aturan yang berdampak baru di masa mendatang. Para pakar, akademisi, dan pengamat yang harus mengkritisi dan mengedukasi publik. Apakah ada dampak positif atau ada bahaya dan negatif efeknya jika kebijakan ini dijalankan, harus dijadikan bahan diskusi terbuka. Dengan begitu, publik diajak naik level pemikirannya.

Buzzer kecenderungannya mengambil isu yang receh, yang mudah digunakan untuk menyerang lawan. Isu receh ini mudah dipahami, dan diambil yang bisa menyentuh perasaan publik. Tujuannya agar publik mendukung isu receh ini. Dan memang ketika isu berat soal DNI ini muncul, publik kurang memberi respons, karena kurang terlalu paham.

Isu DNI ini sebenarnya bagus untuk dijadikan bahan diskusi publik. Bukan hanya oposisi yang keberatan. Bahkan, beberapa tokoh pendukung Jokowi pun keberatan, seperti Maruarar Sirait atau Ara, juga Surya Paloh. Namun kebijakan ini jalan terus. Apakah Jokowi paham apa yang diteken, apa dampaknya ke depan, apakah kebijakan ini akan efektif meningkatkan gairah perekonomian? Juga sebenarnya apa yang akan terjadi jika diberlakukan?

Pelaku usaha di bidang telematika jelas-jelas menolak. Keberpihakan pada kemandirian data, informasi, dan telekomunikasi yang selama ini diperjuangkan mati-matian seolah terhempas begitu saja, dengan dibukanya ijin kepemilikan berbagai bidang telematika. Dari warnet hinggal operator mobile bisa dimiliki asing 100%. Dan mereka mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan.

CLOSING

Ketika publik tidak paham, maka ini kewajiban para pakar, pengamat, dan pelaku yang memahami dampak dari relaksasi DNI ini untuk bertindak. Lebih banyak menyuarakan, menyajikan analisis detail, yang mudah dipahami oleh publik.

Ekonomi memang lagi sulit, dan sekarang  kita butuh solusi yang cepat juga. Namun, kebijakan relaksasi DNI ini  harus dipertimbangkan baik-baik, dengan mengajak semua stakeholders untuk membahasnya