SENTIMEN PUBLIK TERHADAP WACANA PILKADA OLEH DPRD

Wacana Pilkada kembali ke DPRD memanas di akhir 2025. Dalih efisiensi anggaran vs ancaman hak demokrasi rakyat.

Bagaimana respons publik sebenarnya?

By DE (@ismailfahmi)

Koalisi pemerintah (Golkar, Gerindra, PKB) dorong revisi sistem pemilihan langsung demi hemat anggaran negara. Ironisnya, isu ini digulirkan elit justru saat masa pemulihan bencana, memicu perdebatan sengit soal prioritas negara.

Bagaimana metode analisis datanya?

Kami menganalisis X, FB, IG, YouTube, TikTok & Media Online (5 Des 25 - 6 Jan 26). Fokus pada tren, isu, & sentimen seputar "Pilkada oleh DPRD" dengan beragam kata kunci untuk menangkap pro-kontra secara utuh dari berbagai kanal.

Seberapa besar ringkasan datanya?

Media Online cenderung positif menyorot efisiensi & stabilitas. Sebaliknya, Media Sosial dominan negatif mengkritik keras perampasan hak pilih rakyat, potensi oligarki, dan pengkhianatan reformasi.

Apa temuan utama dari polarisasi ini?

Elit solid mendukung demi hemat anggaran, rakyat menolak karena takut "Neo-Orba" & penghapusan Pilpres langsung. Publik skeptis penghematan anggaran sepadan dengan hilangnya kedaulatan yang diperjuangkan saat Reformasi.

Bagaimana dengan isu korupsinya?

Publik menilai korupsi tak hilang, hanya pindah dari "serangan fajar" ke "transaksi borongan" elit di DPRD yang tertutup. Wacana ini juga dikecam keras secara moral karena digulirkan para elit justru saat rakyat sedang menderita banjir.

Apa kata tokoh politik soal ini?

Bahlil (Golkar) klaim ini wujud sila ke-4 Pancasila. Deddy Sitorus (PDIP) curiga ada agenda besar tersembunyi. KPU nyatakan posisi netral & siap jalankan skema apapun yang diputuskan pembuat UU.

Bagaimana pandangan pakar & pengamat?

Mahfud MD & Titi Anggraini peringatkan potensi kemunduran demokrasi jika hak rakyat dicabut. ICW tegaskan mekanisme DPRD justru memperbesar ruang transaksi politik tertutup tanpa pengawasan publik, bukan menghapus politik uang.

Apa kesimpulan besarnya?

Resistensi publik sangat kuat. Narasi efisiensi elit kalah oleh ketakutan kolektif akan kembalinya otoritarianisme (Neo-Orba). Krisis kepercayaan pada integritas anggota DPRD yang kerap korup memperparah penolakan publik terhadap wacana ini.

Berapa total interaksi data yang terekam?

Terekam 10.257 mentions dengan engagement masif mencapai 9.197.058 interaksi. Angka interaksi yang jumbo ini menunjukkan betapa tingginya atensi dan keresahan publik terhadap nasib hak pilih mereka di masa depan.

Kapan puncak percakapan terjadi?

Visualisasi SNA menunjukkan klaster padat. Terlihat jelas pemisahan antara narasi yang dibangun media/elit (Pemerintah) dengan klaster publik (Oposisi/Netizen) yang menolak keras wacana tersebut.

Apa narasi dominan di tiap klaster?

Percakapan di X terbagi menjadi 4 kelompok narasi: Publik Positif, Media, Publik Kritis & Media Partisan, serta Tokoh Publik & Aktivis. Masing-masing punya agenda dari dukungan hingga skeptisisme.

Bagaimana nada dan fokus narasi dari setiap kelompok?

Kubu Pro & Media fokus pada "efisiensi & sila ke-4". Kubu Kontra & Publik Umum satu suara: ini kemunduran demokrasi, pengkhianatan reformasi, momen tak tepat (bencana), dan hanya menguntungkan oligarki.

Bagaimana detail sentimen di media vs medsos?

Media Online 50,8% positif (gaungkan narasi pemerintah soal efisiensi). Kontras dengan X yang 70,3% negatif, menganggap Pilkada DPRD sebagai perampasan hak rakyat, pintu otoriter, dan skeptis pada kualitas DPRD.

Bagaimana dengan Facebook & Instagram?

Instagram dominan negatif (49,7%), kritik bagi-bagi kekuasaan elit. Facebook lebih terbelah: 32% positif (harap cegah konflik horizontal), namun 35,8% tetap menolak karena tak percaya elite akan bebas korupsi.

Bagaimana suara di YouTube & TikTok?

Uniknya, YouTube (51%) & TikTok (41,6%) cenderung positif. Banyak konten visual yang setuju narasi penghematan biaya politik dan menganggap sistem pemilihan langsung saat ini terlalu mahal dan penuh kecurangan.

Emosi apa yang paling dominan muncul?

Dominasi 'Anticipation' (takut kembalinya rezim otoriter) dan 'Surprise' (kaget isu ini dibahas saat bencana). 'Trust' publik pada DPRD sangat rendah (skeptis), meski ada klaim konstitusionalitas dari para elit partai.

Apa isu utama yang paling disorot?

Bantahan terhadap dalih efisiensi anggaran, penolakan atas pengebirian hak rakyat (Neo-Orba), serta keyakinan bahwa korupsi tidak hilang tapi hanya beralih ke "transaksi borongan" tertutup antar-elit DPRD.

Apa perdebatan soal konstitusinya?

Debat tafsir Sila ke-4 memanas. Publik menyorot inkonsistensi sikap partai dibanding sejarah masa lalu (seperti klaim PKB), serta mengecam nirempati elit yang sibuk bahas kekuasaan di tengah penderitaan rakyat akibat bencana.

Siapa yang paling vokal di X?

Influencer utama didominasi akun publik kritis seperti @AnggaPutraF, @gandjar_bondan, & @PaltiHutabarat, serta akademisi @saiful_mujani yang konsisten menyuarakan bahaya wacana ini bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Siapa lagi influencer lainnya?

Selain akun personal, akun media dan pegiat demokrasi turut membentuk opini publik secara masif. Mereka menjadi hub informasi utama dalam menggalang resistensi publik terhadap wacana ini.

Siapa penguasa opini di Facebook?

Di Facebook, media arus utama seperti Kompas, Tribun, & BBC mendominasi. Namun, tokoh seperti Mahfud MD, Najwa Shihab, dan PDIP juga menjadi rujukan utama dalam diskusi pro-kontra di kolom komentar.

Bagaimana dengan Instagram?

Instagram dikuasai akun berita seperti CNN Indonesia, Sindonews, dan Tempo. Akun gerakan sipil seperti Gerakan Rakyat dan Akademi Bitorex juga masuk jajaran teratas dalam menyebar narasi perlawanan maupun informasi.

Siapa yang viral di YouTube?

Kanal seperti Buzznesia Channel dan Prof. Slempet memimpin interaksi di YouTube, bersanding dengan KompasTV. Di sini, narasi visual mengenai pro-kontra efisiensi biaya politik lebih banyak dikonsumsi warganet.

Siapa kreator teratas di TikTok?

Akun @zetzzs dan @cebongmilitan merajai TikTok, menunjukkan diskusi di platform ini lebih digerakkan oleh kreator konten individual/buzzer dibanding akun resmi berita, dengan gaya video pendek yang cepat viral.

Postingan mana yang paling banyak dibagikan di X?

Cuitan @gandjar_bondan soal "Pilpres ke MPR" sebagai agenda lanjutan, serta sindiran tajam @ardisatriawan membandingkan sikap Menlu Indonesia vs China, menjadi konten yang paling masif disebarkan ulang sebagai bentuk protes.

Apa lagi cuitan yang viral?

Kritik @saiful_mujani soal politisi yang menuduh rakyat sumber korupsi, serta peringatan @PaltiHutabarat tentang "Neo Orde Baru" dan perang Golkar vs Rakyat mendapat atensi share yang tinggi dari warganet yang resah.

 Bagaimana respons terhadap koalisi pemerintah?

@jhonsitorus_19 menyebut demokrasi di ujung tanduk demi melanggengkan kekuasaan, sementara @yusuf_dumdum menyorot ironi partai yang minta dana dari pajak rakyat tapi justru mengkhianati hak pilih rakyat itu sendiri.

Bagaimana sikap tokoh lainnya?

Kontras elit sibuk Pilkada saat bencana (Gandjar), penegasan PDIP tolak wacana (GunRomli), hingga blunder klaim sejarah PKB oleh Cak Imin yang menuai debat. Isu kemanusiaan vs kekuasaan jadi sorotan utama.

Apa cuitan viral lainnya?

Data survei penolakan rakyat dari Saiful Mujani, seruan PDIP jaga warisan reformasi (Gun Romli), hingga Jansen (Demokrat) yang nilai wacana ini tak tepat waktu, turut jadi sorotan publik di X.

Status apa yang populer di Facebook?

Status @KataKita soal kemenangan PDIP yang "kagetkan penguasa" & berita Kompas tentang kritik Mahfud MD raih engagement tertinggi. Warganet Facebook ramai diskusikan potensi revisi UU Pemilu yang dinilai mudurkan demokrasi.

Apa yang trending di Instagram?

Pernyataan Prabowo dukung Pilkada DPRD (CNN) & penolakan ormas Gerakan Rakyat (SindoNews) paling disukai. Visual 'quote' tokoh & berita ringkas jadi format paling efektif memancing reaksi netizen Instagram.

Video apa yang meledak di YouTube?

Video Shorts dari Buzznesia & Prof Slempet mendominasi. Format video pendek vertikal berisi potongan pernyataan kontroversial elit (seperti klaim PKB) terbukti efektif meraup ratusan ribu views di YouTube.

Konten apa yang viral di TikTok?

Akun @zetzzs & @ed.squidw3 viral lewat visualisasi data & meme politik. Konten yang menyederhanakan isu rumit menjadi narasi visual 'renyah' sangat digemari audiens muda TikTok dalam memahami isu Pilkada DPRD ini.

Kata apa yang paling sering muncul di X?

"Menlu", "MPR", & "Kembali" mendominasi. Sorotan tajam pada pernyataan Menlu Sugiono & ketakutan efek domino ke Pilpres (MPR). Publik cemas demokrasi diputar balik ke masa lalu dengan merampas hak pilih langsung.

Tagar apa yang digunakan?

#PilkadaMelaluiDPRD & #Polhuk jadi wadah perdebatan. Pertarungan narasi efisiensi vs konstitusi (PDIP & pakar) mewarnai timeline, menyorot analisis pakar soal potensi pelemahan sistem presidensial.

Media mana yang paling aktif memberitakan?

Kompas.com, RMOL, & Antara jadi rujukan utama. Media mainstream berperan sentral menyuplai informasi detail mengenai manuver politik elit & analisis pakar kepada publik di tengah simpang siur informasi medsos.

Topik apa yang jadi headline berita?

Pemberitaan fokus pada manuver Golkar-Gerindra & dalih efisiensi anggaran. Media menyorot polemik ini secara luas sebagai potensi kemunduran demokrasi & pintu masuk oligarki lewat transaksi tertutup di parlemen.

Bagaimana contoh narasi positifnya?

Sentimen positif diwakili Bahlil (Golkar) yang bingkai ini sebagai "Sila ke-4" & Sugiono (Gerindra) yang dukung penuh demi efisiensi anggaran. Media mengutip ini sebagai sikap resmi koalisi pemerintah.

Lalu, bagaimana narasi negatifnya?

Sentimen negatif kuat dari ICW soal risiko transaksi tertutup (borongan) & Titi Anggraini yang sebut dalih efisiensi itu "ahistoris". Kritik media fokus pada pengabaian sejarah reformasi & hak rakyat.

Demikian analisis lengkap kami.

 Link: https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2008769455162266072