Tim Pengkaji Ucapan Tokoh: Siapa yang Merespons dan Bagaimana Respons Mereka?

Oleh Windo W

Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengatakan akan membentuk Tim Hukum Nasional. Tim ini akan mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu, khusus pascapemilu. Tujuannya, untuk mencegah upaya pendelegitimasian penyelenggaraan pemilihan umum serta hasil pemilihan tersebut. Tim ini juga populer di kanal percakapan dengan nama Tim Penguji Ucapan Tokoh.

Drone Emprit telah membuat satu projek khusus, untuk memantau pemberitaan dan percakapan seputar hal tersebut. Data ditarik dengan menggunakan kata kunci ucapan tokoh. Yang ingin diketahui siapa yang muncul di pemberitaan dan percakapan (khususnya dari media sosial Twitter) dan apa yang mereka sampaikan seputar isu ini?

VOLUME DAN TREN

Kita lihat dulu volume dan tren. Sejauh yang tertangkap oleh DE, sebanyak 54 mentions muncul di pemberitaan dan 1. 905 di media sosial Twitter. Ada kenaikan pemberitaan dan percakapan sejak diumumkan rencana tim pengkaji ucapan tokoh. Terkait waktu  pemberitaan paling ramai, ini terjadi pada pukul 13 dan 14, sedangkan percakapan pada pukul 21.

DISTRIBUSI ARTIKEL PEMBERITAAN

Distribusi pemberitaan tidak terlalu banyak. Sebaran berita paling banyak pada detik.com. Media-media lainnya, baik mainstream maupun non mainstream, tidak terlalu banyak mengangkat artikel mengenai ini.

Dari sejumlah artikel-artikel yang muncul tersebut, siapa tokoh yang paling mendapat porsi pemberitaan paling ramai? Kita lihat ini di topik pemberitaan

TOPIK PEMBERITAAN

Dari topik pemberitaan, Wiranto adalah paling dominan mendapat porsi pemberitaan. Namun, kita ingin melihat pihak-pihak atau tokoh di luar Wiranto dalam merespon perkataan Wiranto yang mengumumkan akan membentuk Tim Hukum Nasional.

Dari nama-nama tokoh tersebut, Fahri Hamzah, Sandiaga Uno dan Wapres Jusuf Kala (JK) adalah tokoh yang mewarnai pemberitaan menyangkut rencana pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional yang bertujuan untuk mengkaji ucapan/pemikiran/tindakan tokoh.

Baik Sandi maupun Fahri sama-sama merespons dengan negatif rencana tersebut. Sandi menilai bahwa pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh bukan prioritas dan kurang kerjaan. Fahri menilai bahwa pembentukan Tim Hukum Nasional tersebut adalah kegagalan pemerintah memahami narasi demokrasi. Berbeda dengan Sandi dan Fahri, Warpes JK menanggapi tidak dengan gambaran negatif. JK menilai, proses hukum akan berlaku hanya bagi yang melanggar.

TOPIK PERCAKAPAN

Bagaimana topik percakapan yang ada di Twitter?

Kita lihat top influencers dalam percakapan seputar hal ini. Influencers percakapan, diambil berdasarkan lima teratas (top five influencers),  yakni @Maulana_Tigor, @msaid_didu, @BangPino_ @MichelAdamNew dan @geloraco. Akun-akun ini merupakan akun-akun dari kubu oposisi atau cenderung berada di kubu oposisi.  

Bagaimana isi twit mereka? Kita dapat lihat dari daftar most retweet.

Memperhatikan isi twit para top influencer tersebut, ada penolakan terhadap rencana pembentukan Tim Hukum Nasional.  Alasan yang muncul bahwa pembentukan dan tujuan tersebut kurang kerjaan (karena ada beberapa kasus yang juga mesti diselesaikan seperti kasus Novel dan meninggalkan KPPS dalam jumlah yang tidak sedikit), belum jelasnya kriteria pelanggaran, dan ancaman demokrasi.

@Maulana_Tigor : Sandi Tolak Rencana Pemerintah Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh: Kurang Kerjaan. #GileLoeNdroRasisAmat #GileLoeNdroRasisAmat https://t.co/2ijXjAr0a9. 6/May/2019 20:55 WIB

@msaid_didu  : Pak Menkopolhukam pak @wiranto1947 yth, sesuai keinginan Bpk akan monitor ucapan tokoh, mhn penjelasan : 1) kriteria tokoh yg dimonitor 2) kriteria ucapan yg dianggap melanggar 3) apakah Bpk msh ingat pasal kebebasan berpendapat dlm UUD 45 ? 4) apakah Bpk msh setuju demokrasi? 7/May/2019 16:49 WIB

@BangPino_ : Pemerintah Bentuk Tim Nasional Kaji Ucapan Tokoh yang Langgar Hukum Hadeuh... Kurang kerjaan saja neh Wiranto... Diminta Tim Pencari Fakta kasus novel ngeles, diajak TPF kematian KPPS yg sdh diatas 450 orang gak direspon, diajak TPF pemilu curang mlipir. https://t.co/phVxpEiaE8. 7/May/2019 04:19 WIB

@MichelAdamNew: Ini lulusan FAKULTAS EKONOMI! Ga mau buang2 duit sia2. Ga ma sibuk urusan CACI MAKI menye2 Sandi Tolak Rencana Pemerintah Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh: Kurang Kerjaan https://t.co/t4m5WcglTv #TolakHasilKPUTanpaAuditIT. 7/May/2019 09:47 WIB

@geloraco : Sandi soal Wiranto Bentuk Tim Awasi Ucapan Tokoh: Kurang Kerjaan #GileLoeNdroRasisAmat #BerkahSahur https://t.co/sQBFtOHlpH. 7/May/2019 05:21 WIB

SNA

Dari SNA terlihat bahwa percakapan seputar tim pengkaji ucapan tokoh tidak terlalu besar. Tidak ada klaster yang terpolarisasi terbentuk.  Jika memperhatikan nodes (akun) yang muncul, jelas bahwa akun-akun tersebut merupakan dari kubu oposisi. Perbincangan tentang Tim Hukum Nasional memang dipercakpkan dari satu kubu saja, kubu oposisi. Kubu pendukung petahana atau pro terhadap rencana pembentukan Tim Hukum Nasional/tim pengkaji ucapan tokoh tidak tampak muncul.  

ANALISIS

Dari data di atas, ada beberapa yang bisa disampaikan.

Rencana pembentukan Tim Hukum Nasional atau tim pengkaji ucapan tokoh mendapat perhatian. Tren menunjukan, setelah Menko Polhukam mengumumkan rencana pembentukan Tim Hukum Nasional yang bertujuan untuk mengkaji ucapan, tindakan dan pemikiran para tokoh yang melanggar hokum—  terutama  pasca pemilu (yang berupaya untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilihan umum serta hasil pemilihan tersebut)—pemberitaan dan percakapan selama dua hari ini menunjukan kenaikan.

Kenaikan tersebut didorong oleh konten yang sifatnya kontra terhadap rencana penolakan pembentukan Tim Hukum Nasional baik di pemberitaan maupun di percakapan. Rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh atau Tim Hukum Nasional tersebut dinilai kurang kerjaan, mengancam demokrasi dan belum jelasnya kriteria pelanggaran. Baik di pemberitaan dan percakapan, isu ini sama-sama muncul. Citra pemerintah yang represif melebihi orba juga muncul pasca rencana pembentukan Tim Hukum Nasional.  

Percakapan seputar rencana pembentukan Tim Hukum Nasional atau tim pengkaji ucapan tokoh melibatkan satu kubu yakni oposisi. Apakah ini bertanda bahwa rencana pembentukan Tim Hukum Nasional atau tim pengkaji ucapan tokoh tersebut akan merugikan satu pihak saja sehingga yang berbicara cuma dari satu pihak?

CLOSING

Jika Tim Hukum Nasional nanti betul-betul terbentuk, kerja tim ini yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Semoga dapat terjawab dengan baik.