Di Balik Pro Kontra Dukungan Terbuka Kepala Daerah pada Jokowi: Rebutan Legitimasi

Oleh: Windo W.

Pada 18 September 2018, sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat menyampaikan secara terbuka dukungan terhadap Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Tak berselang lama, 23 September kemarin, giliran kepala daerah se-Kalimantan Tengah yang menyatakan dukungan kepada Jokowi. Bagaimana percakapan di media sosial dan pemberitaan di online news menyangkut dukungan terbuka yang diberikan kepala daerah kepada petahana? Bagaimana peta percakapannya? Dan apa yang dapat dimaknai di balik peta percakapan itu?

SETTING DATA

Drone Emprit (DE) melacak dan memonitor percakapan di media sosial (Twitter) dan pemberitaan di media daring terkait dukungan terbuka kepala daerah kepada Jokowi. Untuk menangkap percakapan dan pemberitaan tersebut, DE menggunakan kata kunci: capres, dengan filter (should contain): kepala daerah, gubernur, bupati, walikota.

TEMUAN

Dari monitoring DE, total volume pemberitaan dan percakapan berhubungan dengan dukungan kepala daerah kepada Jokowi sebesar 2.133. Dengan distribusi yaitu 199 pada portal berita daring dan 1.934 pada Twitter. Dari segi tren, puncak percakapan netizen berada pada dua titik, yakni pada 19 September (sehari setelah 10 kepala daerah di Sumbar menyatakan dukungan kepada Jokowi) dan pada 23 September (hari di mana kepala daerah se-Kalimantan Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi).

Most retweeted statuses menunjukkan ada dua akun yang mendapat jumlah retweet terbanyak, yakni  @republikaonline dengan jumlah 713 kali dan @PakatDayak sebanyak 634 kali. Di luar itu, jumlah retweet dari beberapa akun yang menyorot dukungan terbuka kepala daerah kepada Jokowi cuma di bawah 50 kali, berbeda jauh dari jumlah retweet yang diperoleh @republikaonline dan @PakatDayak.

Akun-akun yang menyorot berita dukungan kepala daerah untuk Jokowi pada Pilpres 2019 menunjukkan respons yang cenderung bersifat diametral, yakni terbagi dua. Ada pihak yang pro dan ada yang kontra. Akun-akun yang pro seperti @NasDem, @e_pph, dan @JKFC23456789. Adapun yang kontra seperti @ronaldy596, @ordersofheavens, @gnpfulama_sumut, @dokterkoko, dan @soeyoto1.

Yang Pro:  

@NasDem: Kepala daerah Kok dukung @jokowi?! Kan bisa mencederai demokrasi! Hhmm mari kita belajar sejarah sebentar kakak. Nih mimin punya informasi soal kepala daerah mendukung pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2014 lalu. Kalau kata Bung Karno "Jas Merah" #NasDemAntiMahar https://t.co/MY0hHILf7n (22/Sep/2018 13:30 WIB).

@e_pph: Beberapa kepala Daerah Di Sumbar, Jawabarat, Papua NTB dan Daerah lain menyatakan dukungan pada Capres no urut 01, ini pertanda bahwa Rakyat sudah menikmati hasil kerja pak @jokowi, sukses selalu 👍👍👍 @LawanPoLitikJW @fadlizon https://t.co/U6JE1FQx3G
(23/Sep/2018 20:18 WIB).

@JKFC23456789 : KADER/Basis Partai @Gerindra @PKSejahtera @Partai PAN@PDemokrat 10 Kepala daerah SUMBAR Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Partai Boleh OPOSISI Dukung Capres Tetap @jokowi !" @hnurwahid @refrizalskb @Gemacan70 @CakKhum @AkunTofa @LawanPoLitikJW @Fahrihamzah @fadlizon @ekowBoy @Hilmi28 https://t.co/bQvuYKlWbL
(19/Sep/2018 12:57 WIB).

Yang Kontra:

@ronaldy596: Ombudsman mengingatkan Kepala Daerah untuk Tidak menyatakan Dukungan Secara Terbuka kepada Pasangan Capres Cawapres Tertentu Sebelum Cuti (Non Aktif) dari Jabatan yang diemban nya! https://t.co/Au3ZUQULxO (18/Sep/2018 19:30 WIB).

@ordersofheavens : Saya kontra dengan kepala daerah yg harus disibukan dengan dukung mendukung capres. Apalagi baru dilantik, dan kritik saya buat yg sebelum2nya. Secara etika saja sudah pro kontra apalagi secara formal tentang tugas2 yg harusnya 100% untuk pelayanan publik. @ridwankamil https://t.co/wHPQS30AsZ (18/Sep/2018 02:55 WIB).

@gnpfulama_sumut: Mau nanya nih, Ini model negara Apaan sih, kok kepala daerah bisa dukung Capres tertentu ? Padahal jelas ada aturan mainnya ASN dilarang ikut berpolitik. Otomatis KDHnya jg gak boleh melakukan itu. #2019GantiPresiden #2019PrabowoSandi #2019PrabowoPresiden @MCAOps https://t.co/ZC7a6pF5CR (20/Sep/2018 15:46 WIB).

@dokterkoko: Ombudsman: Tak Etis Kepala Daerah Nyatakan Dukungan Capres https://t.co/kdUUaXNSZa.

@soeyoto1: Selalu ter-ngiang2 ucapan pejabat tinggi "akan kucari dosamu" Jadi kalau ada kejadian yang tidak lazim, Kepala Daerah yang anomali tiba2 dukung Capres, selalu ingat ucapan itu
(18/Sep/2018 15:08 WIB).

Dari peta SNA terlihat ada dua chambers. Masing-masing saling me-retweet status yang berisi berita yang mendukung pandangan mereka. Chamber pertama me-retweet @PakatDayak yang memberitakan kepala daerah (se-Kalimantan Tengah) yang memberikan dukungan terbuka kepada Jokowi, sedangkan chamber kedua me-retweet @republikaonline yang mengangkat berita “Ombudsman: Tak Etis Kepala Daerah Nyatakan Dukungan Capres”.

Dari sisi hashtags, bermunculan sejumlah hashtags yang sebagian besar merupakan hashtags yang berasosiasi dengan kontestasi Pilpres 2019. Di antaranya #2019GantiPresiden, #2019PrabowoPresiden, #2019TetapJokowi, #2019PrabowoSandi, #Pilpres2019, #2019JokowiMaruf, #2019GantiPresiden, #pemilu2019, #jokowi2periode, dan #2019PilihJokowiKyaiMaruf.

Dari sisi topic map, pemberitaan-pemberitaan yang muncul ialah seputar dukungan kepala daerah kepada pasangan Jokowi Maruf, pemberitaan Ahmad Dani yang jadi juru kampanye partai oposisi, cuti kampanye, dan sebagainya.

Analisis

Dari data di atas tampak bahwa berita dukungan secara terbuka kepala daerah kepada Jokowi langsung ditanggapi cepat oleh warganet. Tren percakapan menujukan hal itu. Sehari usai 10 kepala daerah di Sumbar menyatakan sikap dukungan kepada Jokowi (18/9), tren percakapan langsung meningkat pada hari berikutnya (19/9). Bahkan, pada Minggu (23/9), ketika dukungan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Tengah untuk Jokowi dideklarasikan, percakapan langsung tinggi pada hari itu. Ini menunjukkan netizen memberikan respons terhadap kabar dukungan kepala daerah kepada Jokowi.

Respons tersebut terbelah menjadi dua. Mereka berada dalam dua chambers, sebagaimana terlihat pada temuan SNA. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro adalah pihak pendukung Jokowi dan yang kontra adalah pendukung Prabowo. Maka tak heran bila kemudian dari data top hestek yang muncul rata-rata adalah hestek terkait kontestasi Pilpres 2019 seperti #2019GantiPresiden, #2019PrabowoPresiden, #2019TetapJokowi, #2019PrabowoSandi, #Pilpres2019, #2019JokowiMaruf, #2019GantiPresiden, #pemilu2019, #jokowi2periode, dan #2019PilihJokowiKyaiMaruf. Hestek yang muncul tersebut seakan menegaskan bahwa pro kontra terkait dukungan terbuka oleh kepala daerah kepada Jokowi sama-sama dijadikan isu perbincangan oleh kedua kubu.

Kubu pro-Jokowi tidak mempermasalahkan dukungan secara terbuka yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah. Justru, itu disambut hangat. Ini terlihat dari status yang banyak di-share dan di-tweet ulang oleh akun-akun Pro-Jokowi, yakni seperti status dari @PakatDayak yang memberitakan dukungan kepala daerah se-Kalimantan Tengah kepada Jokowi. Dengan men-tweet ulang pemberitaan tersebut, narasi yang hendak dibangun sepertinya adalah soal legitimasi Jokowi. Kepala daerah merupakan pemimpin rakyat di mana mereka berada. Bila pemimpin mereka mendukung Jokowi, berarti rakyat setempat mendukung Jokowi pula. Dengan membangun dan menguatkan legitimasi, tentu ini akan menjadi modal berarti bagi pro-Jokowi untuk mengulang sukses kemenangan Jokowi seperti pada Pilpres sebelumnya.  

Berbeda dengan yang pro, yang kontra mengkritik keras dukungan terbuka yang diberikan kepala daerah terhadap petahana. Kritikan itu menyerang dari sudut pandang "etis". Bagi pihak yang kontra, yakni pendukung Prabowo, dukungan yang diberikan kepala daerah secara terbuka kepada Jokowi adalah sikap tak etis. Dukungan tersebut dianggap dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalitas ASN. Serangan dengan mengangkat isu etis ini tampak dari pendukung Prabowo yang banyak me-share dan me-tweet artikel dari @republikaonline tentang “Ombudsman: tak etis kepala daerah nyatakan dukungan capres”. Adapun serangan tersebut tentu dapat dilihat sebagai upaya untuk mendelegitimasi dukungan kepala daerah terhadap Jokowi sekaligus membangun legitimasi bagi Prabowo atau kubu oposisi, dengan narasi sebaliknya yakni tidak menganjurkan pejabat publik “ikut-ikutan” dalam pilpres agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas.

Melihat hal tersebut, maka proposisi di balik pro kontra dukungan terbuka kepala daerah kepada Jokowi, tampaknya adalah soal melegitimasi satu pihak dan mendelegitimasi pihak lawan. Pendeknya, ini adalah rebutan legitimasi antara dua kubu yang saling bertarung di Pilpres 2019. Ini tampak dari akun-akun yang saling serang mengenai berita dukungan kepala daerah kepada Jokowi sebagaimana terlihat dari kutipan most-retweet di atas. @ordersofheavens atau @gnpfulama_sumut misalnya mengkritik dukungan terbuka kepala daerah kepada Jokowi karena dikhawatirkan akan mengganggu tugas pokok mereka sebagai pejabat publik. Lain halnya dengan @NasDem. @NasDem menyambut dukungan tersebut sembari menjawab kritikan pihak kubu oposisi dengan menampilkan info bagaimana pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo juga didukung secara terbuka oleh Aher, yang waktu itu merupakan Gubernur Jawa Barat. Jadi, dengan ucap lain, yang ingin disampaikan pro-Jokowi, dukungan kepala daerah kepada Jokowi pada Pilpres 2019 tersebut bukanlah hal yang terlarang.

Penutup

Berebut legitimasi. Itu tampaknya yang ada di balik pro kontra soal dukungan kepala daerah kepada Jokowi. Kubu pro Jokowi tentu memanfaatkan dukungan tersebut untuk memperkuat legitimasi Jokowi. Berbeda dengan yang pro, kubu oposisi justru menyerang dukungan kepala daerah yang disampaikan secara terbuka kepada Jokowi dengan menyatakan itu bukan sikap yang etis. Di balik narasi ini, tentu itu adalah upaya untuk mendelegitimasi kubu Jokowi dan serentak pula membangun legitimasi pada kubu Prabowo, yang justru tidak menganjurkan kepala daerah untuk terlibat dalam Pilpres mendatang agar dapat menjaga netralitas dan profesionalitas. Siapakah kemudian yang akan berhasil merebut legitimasi? Kita lihat pada hari pencoplosan nanti.