Oleh: Ismail Fahmi
LBP memastikan restrukturisasi TNI (bukan dwifungsi) sudah dalam UU. Namun banyak suara penolakan. Seperti Gerindra, Demokrat, Koalisi Masyarakat Sipil, dan KontraS secara tegas menolak, dan menganggapnya seperti menghadirkan dwifungsi ABRI/TNI gaya baru.
Versi PDF bisa didownload di Slideshare:
https://www.slideshare.net/…/penolakan-neo-dwifungsi-abritn…
Bagaimana Respons Publik?
Dari tren percakapan di media online dan media sosial, isu ini mulai naik 22 Februari hingga 23 Februari. Interaction rate cukup tinggi, menandakan percakapan yang natural.
Peta Social Network Analysis (SNA) memperlihatkan hanya kubu 02 yang paling banyak membicarakan isu neo dwifungsi ini. Kubu 01 relatif diam. Hanya ada satu-dua influencer dari 01 yang sepakat dengan 02, menolak rencana ini.
Quote dari Ahmad Sahal (01) yang menolak:
“Saya sangat keberatan, Pak Luhut! Supremasi sipil adlh fundasi pokok demokrasi. Upaya mengembalikan dwifungsi tentara hrs ditolak keras. Ini melampaui soal pilpres. Bukan soal pro Jokowi atau anti Jokowi. Ini soal mengawal spirit reformasi.”
Quote dari Said Didu (02):
“Pak Luhut yth, saya berharap agar Bpk tdk merasa orang paling bebas berbuat apapun di negeri ini. Sdh banyak pernyataan Bapak yg seakan bisa berbuat apapun dan terakhir ingin hidupkan ‘dwifungsi’ ABRI/TNI pdhl itu bertentangan dg UU TNI.”
Quote dari Syamsuddin Haris:
“Saya keberatan pak Luhut. Wilayah militer aktif menurut saya bukan di ranah sipil. Sebagian masalah bangsa kita bermula ketika militer masuk politik. Krn itu salah satu cita2 reformasi adalah mghapus dwifungsi ABRI & kembalikan TNI sbg tentara profesional.”
Quote dari KontraS:
“Siapa yang mengusung kembalinya dwifungsi TNI? Sumber: kiri: Koran Tempo, 22/2/2019 [..pembukaan peluang itu .. bukan dari TNI. Justru dari kementerian terkait.] Kanan: Koran Tempo, 8/2/2019 [Kementerian dan lembaga pemerintah mengklaim hanya mengikuti perintah presiden..]”
Quote dari Dendhy Laksono:
“Tak masalah. Sipil-militer sama saja. Karena itu kita bisa memulai dengan memberi wewenang KPK, jaksa, dan polisi untuk menyidik kasus korupsi TNI. Peradilan militer hanya untuk kasus-kasus khas militer. Korupsi bukan khas militer. Bagaimana, Jenderal?”
Quote positif banyak dari kubu 02 untuk POLRI, seperti disampaikan akun Linda Santika melalui video yel-yel supporter pertandingan bola:
“Ini keren bangeet.. Semua karena rakyat masih cinta sama Polisi jd diingatkan agar Polisi netral..polisi yg mengayomi semua. Tugasmu menganyomi..... Tugasmu menganyomi..... Pak Polisi Pak polisi Jangan ikut kompetisi......”
Peta topik berita di media online memperlihatkan @Gerindra, @PDemokrat, dan koalisi masyarakat sipil menolak rencana neo dwifungsi ini. JK membantah rencana ini menghidupkan dwifungsi. Dan LBP bertanya, siapa yang keberatan? Sementara Ombudsman (ORI) mengkhawatirkan soal potensi maladministrasi.
Apa kata TNI terkait Isu 'Neo dwifungsi' Ini?
Menggunakan Semantic Triples Search Engine dari Drone Emprit, kita bisa lihat aktor dan quote yang mereka sampaikan. Intinya, Kapuspen TNI membantah adanya rencana dwifungsi ini. Panglima TNI akan merevisi UU TNI agar tidak lagi ada penumpukan perwira aktif seperti sekarang.
Komentar
Penolakan terhadap rencana memasukkan perwira aktif TNI ke dalam lembaga pemerintahan sudah sangat besar, baik dari partai maupun kelompok sipil. Alasannya, rencana ini hanya akan membawa Indonesia ke zaman Orba yang sudah ditinggalkan.
Jika rencana ini diteruskan, citra bahwa pemerintahan Jokowi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI/TNI akan terbentuk.
Di sisi lain, selama ini yang dituduh dekat dan ingin menghidupkan orba adalah kubu Prabowo. Rencana ini bisa membuat persepsi publik berbalik ke kubu Jokowi.
Closing
Pemerintah harus mendengar dan menyikapi penolakan ini dengan seksama. Jangan sampai amanah reformasi yang telah menjatuhkan Orba dikhianati.
